Ombudsman: 2 PTS NTB diduga memotong beasiswa KIP perguruan tinggi Rp 5,7 miliar | Dr. Borat

Mataram: Ombudsman Republik Indonesia mewakili NTB mengungkap dugaan dua perguruan tinggi swasta di daerah itu memotong beasiswa senilai Rp 5,7 miliar.

Asisten Kepala Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTB Arya Wiguna mengatakan, sejak Maret 2023, pihaknya kembali memotong beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) senilai Rp 5,7 miliar untuk perguruan tinggi mahasiswa dari dua perguruan tinggi di NTB. .

“Potongan beasiswa KIP mahasiswa ditemukan lebih dari Rs 3.877 crore dari perguruan tinggi di Lombok Tengah dan lebih dari Rs 1.878 crore dari universitas di Mataram, sehingga totalnya lebih dari Rs 5.700 crore,” katanya. Mataram, Senin, 29 Mei 2023.

Untuk perguruan tinggi di Lombok Tengah, pengurangan ini dilakukan untuk 411 mahasiswa. Sedangkan Universitas Mataram memiliki 255 mahasiswa.

“Untuk mahasiswa Lombok Tengah angkatan 2019-2022 dan mahasiswa Mataram angkatan 2017-2022,” kata Arya.

Arya menyebut ada lima temuan senilai Rp 9,1 miliar, termasuk beasiswa KIP untuk korban gempa Lombok.

“Ini laporan baru dua kampus di Lombok Tengah, satu kampus dan satu di Mataram,” ujarnya.

Ia membeberkan pola pemotongan beasiswa KIP di dua sekolah tersebut, dan memperkenalkan kebijakan yang mengatakan bahwa siswa pemegang KIP belum melunasi SPP ganda.

“Pemotongan beasiswa KIP bagi mahasiswa yang dahulu dikenal dengan beasiswa Bidikmisi jelas merupakan bentuk malpraktik administrasi. Perguruan tinggi dilarang memotong beasiswa KIP perguruan tinggi dengan dalih apapun,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Ombudsman RI di NTB, pihak kampus menetapkan biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP. Biaya kuliah dipotong dari Dana Beasiswa Akademi KIP.

“Sesuai kebijakan kampus, mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah dengan memotong beasiswa mahasiswa,” kata Arya.

Menurutnya, pelaksanaan Program Beasiswa Akademi KIP diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Indonesia. Pendidikan yang lebih tinggi.

Salah satu ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini melarang perguruan tinggi memungut biaya tambahan apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan langsung dengan program studi kepada penerima Program KIP Kuliah.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 mengatur beberapa komponen biaya pendidikan yang dapat dibebankan kepada mahasiswa. Namun, pembayaran dengan pemotongan beasiswa KIP Akademi Mahasiswa dilarang.

“Saat ini Ombudsman RI di Nusa Tenggara Barat sedang melakukan monitor Mengenai proses pengembalian dana kepada seluruh mahasiswa penerima manfaat di masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, Ombudsman RI di NTB ingin memastikan perguruan tinggi penyelenggara Program Beasiswa KIP Kuliah mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ditanya apakah temuan ombudsman itu sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum, termasuk polisi dan kejaksaan. Arya mengatakan dirinya tidak dilaporkan dengan alasan Ombudsman melakukan itu sebagai bentuk pengawasan.

“Temuan ini tidak kami laporkan ke APH. Karena latar belakang pengawasan kami, kami fokuskan pada pelayanan publik di bidang pendidikan untuk mencegah mereka dan memberi mereka kesempatan untuk kembali lagi,” katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya, follow akun google news Medcom.id

(Eropa Tengah)